JK :15 Tahun Ganti Pemimpin Golkar Kian Terpuruk

Jakarta - Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengkritik kepemimpinan Golkar. Menurutnya, hampir 15 tahun pergantian pimpinan Golkar justru terpuruk.

Menurut JK, Golkar pascareformasi telah kehilangan kebersamaannya. "Pada zaman Pak Harto, semua orang Golkar 95% bersama-sama, yaitu kebersamaan dalam pembangunnan. Setelah reformasi, kita tak menemukan itu, karena Golkar tak memimpin langsung," terang JK, dalam acara sarasehan dan buka puasa bersama di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (30/7/2012).

JK mengatakan, praktis selama reformasi prestasi terbaik Golkar hanya sebagai Wakil Presiden. Itu diraih Golkar setelah JK maju bersama SBY pada periode 2004-2005. "Setelah reformasi dipimpin Gus Dur (KH Abdurahman Wahid), Megawati, SBY, dan wakilnya saya," kata JK.

Dia menjelaskan, pada era Orde Baru dengan sekarang berbeda. Perbedaan itu yang hingga kini belum mampu diantisipasi dengan baik oleh Golkar. "Kalau Orde Baru semua orang tergantung pada partai. Pada reformasi berubah total. Jadi kita mengalami perubahan luar biasa," ujar JK.

Menurut JK, harus ada kemauan dari Golkar untuk segera bersikap. Agar, pada proses pergantian kepemimpinan nasional seperti pilpres, Golkar tidak kalah lagi. "Bagaimana kita membina kekuatan seperti itu? Kalau Golkar berkembang, Golkar harus demokratis. Sesuai dengan zamannnya. Memilih pemimpin dengan konvensi dari suara bawah. Kalau zaman Pak Harto, tidak," kata JK.

Era saat ini, jelasnya, bukan lagi era otoriter. Pemimpin harus dipilih berdasarkan keputusan bersama. Entah apa yang dikritik JK, apakah termasuk penetapan Ical sebagai Capres tunggal Golkar, JK tidak menjelaskannya. "Kalau kita bicara demokrasi, maka kita untuk mengambil keputusan harus bersama," pintanya.

Dia mencontohkan, membangun kebersamaan di tingkat I dan II DPD Golkar serta kebersamaan di tingkat DPP. "Itulah yang seharusnya dibangun Golkar. Semuanya memiliki hak yang sama," kritiknya lagi.

JK juga mengkritisi banyaknya kader Golkar yang bermasalah dengan hukum. Tidak tanggung-tanggung, persoalan ini bahkan sudah menyentuh elite Golkar. Walau beberapa di antaranya bersifat sebagai saksi di KPK maupun Kejaksaan.

"Hal yang kedua, saya bersyukur 2004-2009 anggota DPR tak dipanggil KPK, Golkar bukan benteng, kalian bukan penyetor untuk partai. Lebih baik kita cari dana sendiri. Jadi, kita tak terbebani. Kalau Golkar ingin selamat, saya kira kita bangun kebersamaan seperti itu. Itu pengalaman saya, kita tak menghina kepengurusan yang dulu dan sekarang," katanya mengakhiri.[sumber: http://id.berita.yahoo.com]